Pramuka, Undang-Undang, dan UUD

Ah, Gerakan Pramuka. Organisasi Kepanduan nasional yang menjadi wakil Indonesia di WOSM. Sejarah Kepramukaan (kepanduan) di Indonesia selalu terikat dengan sejarah masyarakat dan politik Indonesia. Tak heran jika Padvinder merupakan klub elit para Europische dan Indo-europische, maka kaum pribumi membuat organisasi kepanduan serupa dengan nuansa nasionalis (sering dengan bumbu etnis atau keagamaan).

pramuka indo 2 (1)

Tidaklah mengherankan jika usaha-usaha untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan mendapat berbagai pengaruh. Komunis ingin berkiblat ke Young Pioneer sedangkan Soekarno ingin menghapuskan “Baden-Powellisme.” Tinggallah para penggiat berbagai organisasi kepanduan bingung karena mereka sebenarnya menikmati nilai-nilai “Baden-Powellisme.” Apalagi Sultan Hamengkubuwana IX yang di masa kecilnya menikmati kegiatan kepanduan di Padvinder bersama kalangan Eropa.

Dan keluarlah Keputusan Presiden Nomor 238 tahun 1961 yang disahkan oleh Djuanda. Ia memuat point otoritarian yang melarang adanya organisasi atau badan lain yang serupa dengan gerakan Pramuka. Tiada yang memprotesnya karena memang itu adalah cerminan dari masyarakat Indonesia saat itu. Para penggiat Pandu/Pramuka berusaha agar komunis tidak memiliki organisasi kepanduannya sendiri. Tiada yang memprotes adakah bangsa sendiri mengulangi tindakan pemerintah kolonial melarang organisasi pergerakan nasional dan sekolah-sekolah kebangsaan.

Tahun berganti, dekade terlewati, rezim pun tumbang.

Adalah Muhammadiyyah hendak menghidupkan kembali kepanduannya. Hizbul Wathan pun hidup lagi sejak 18 November 1999. Sebagian penggiat kepramukaan yang juga aktif di Muhammadiyyah pun menyebrang ke HW. Sebagian lagi anggota Pramuka memprotes hal ini dan mengutip Keputusan Presiden 1961 lalu. Di luar Gerakan Pramuka tampaknya pemerintah dan masyarakat tidak terlalu memperdulikan hal ini. Dengan kata lain Keppres No 238 tahun 1961 tidak ditegakkan.

 Yel - Yel Hizbul Wathan

seems fun eh?

Tentu saja, banyak penggiat kepramukaan menginginkan kejelasan adakah pemerintah mendukung Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Ataukah Indonesia mengambil jalan liberal membebaskan organisasi-organisasi yang muncul di masyarakat tumbuh berkembang selama tidak melanggar hukum atau melakukan kekerasa. Akhirnya mereka yang memiliki relasi politik segera melakukan tindakan.

Sejak 2003 sudah ada lobi kepada pemerintah untuk mengambil langkah tegas, namun baru kisaran 2006 kabar mengenai UU kian santer dibicarakan di kalangan Pramuka. Pemerintahan SBY memang banyak menunjukkan diri sebagai patron Gerakan Pramuka, termasuk rancangan UU GP yang nantinya diajukan sebagai inisiatif pemerintah bukan DPR.

20120904sby-hut-pramukaTentu saja, bagi yang menginginkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia segera menjadikan UU ini sebagai sesuatu yang amat ditunggu-tunggu. Tapi hampir tidak ada berita di media mengenai ini, adakah DPR menolak atau menginginkan UU ini tidaklah jelas terdengar. Yang terdengar di masyarakat luas adalah ketika anggota DPR menghamburkan anggaran dengan studi bandingnya ke Republik Afrika Selatan. Namun Kak Azrul Azwar sepanjang tahun 2010 di sela-sela bertemu dengan Pramuka Perguruan Tinggi atau kwartir di daerah-daerah menginformasikan agar anggota pramuka sebagai warga negara RI mengirimkan surat kepada anggota DPR dari daerahnya untuk menyetujui UU GP.

Pembahasan mengenai UU GP di DPR tidak pernah dicermati oleh media, oleh karenanya jangan harap publik (dari pramuka maupun umum) benar-benar tahu dinamika tentangnya. Namun dukungan pemerintah tetap kuat, bahkan ini dijadikan satu program Andi Mallarangeng (mentri Pemuda dan Olahraga ketika itu). Media baru muncul membahasnya ketika DPR menyetujui rancangan UU ini, foto Andi Mallarangeng mengenakan setangan leher sangat kuat dalam ingatan saya.

download

Adakah para penggiat Pramuka puas dengan semua ini? Tampaknya tidak. Sebelum UU ini disahkan banyak penggiat GP yang mendengung-dengungkan bahwa UU ini harus segera disahkan agar kedudukan hukum Gerakan Pramuka jelas. Tanpa mengetahui seperti apa dinamika yang terjadi di DPR semua mengira bahwa UU GP adalah tanda bahwa akhir bagi organisasi kepanduan selain Gerakan Pramuka.

Silahkan dicek dari UU nomor 12 tahun 2010 pasal 47 poin (a) menyebut “organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada  sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya.” Ini berarti keberadaan gerakan kepanduan lain yang mirip pramuka dapat terus ada. Bahkan jika anda mencari lagi, tidak ada yang menegaskan bahwa organisasi kepanduan lain dilarang keberadaannya. Maka sebagian orangpun mengungkapkan kekecewaannya.

protestiere

Seperti saya sebutkan sebelumnya keinginan untuk memaksakan bahwa hanya boleh ada satu gerakan kepanduan adalah kecenderungan autokratis yang dilakukan oleh negara-negara yang ideologinya dibenci oleh mereka yang mengaku Pancasilais. Anda yang lebih filosofis mungkin boleh bilang bahwa ini melanggar hak individu untuk berkumpul dan berserikat sesuai keinginannya.

2_49

Baris-berbaris + drumband. Sempurna.

Namun yang paling penting adalah jika memang UU GP dibuat untuk melarang organisasi kepanduan selain Gerakan Pramuka maka hal ini akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 28 yang menjamin kebebasan individu untuk berkumpul dan berserikat. Sekali lagi, ini akan mengulangi sebagaimana yang terjadi di masa penjajahan dahulu.

Kini dengan adanya Mahkamah Konstitusi kita akan mendapati Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah dapat diminta untuk diuji oleh MK apakah ia layak dihadapaun konstitusi negeri ini. Kita tidak tahu dan banyak yang tidak peduli seperti apa dinamika yang terjadi di DPR. Namun kali ini DPR telah mencegah kita harus bersusah-susah harus menghadapi uji material UU GP dengan menghindarkan konflik dengan UUD.

Diantara kita ada yang selalu mendengung-dengungkan pentingnya melaksanakan Pancasila dan UUD ’45 secara murni dan konsekuen. Namun rupanya kita lupa melakukan refleksi, adakah aturan yang kita buat sejak lama sesuai dengan UUD? Silahkan rekan-rekan Pramuka dapat merenungkan lagi pendapatnya.

====================

Adakah rekan-rekan tahu arti kata “keorganisatorisan” ndak?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s