Democracy is Mere Illusion

Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah baru saja disahkan minggu lalu(it’s a been a week slowpoke!), anda telah menyaksikan drama walk out dan hujatan pada SBY. Selang beberapa hari kemudian muncul drama baru kericuhan yang dilakukan oleh para anggota legislatif baru.

sby_bingung

Ndak usah ikutan rame soal hak rakyat yang diambil oleh para politisi di senayan. Sayah jugak sadar bahwa pilkada menghabiskan anggaran negara. Ndak usah bingung jugak mencermati sikap SBY yang mbingungi, RUU atas inisiatif pemerintahannya, kemudian ia menolaknya, tapi partainya setengah hati ikutan menolaknya, diakhiri dengan akan mengajukan perpu.

Mari kita cermati hal lain. Benarkah hak rakyat dirampas?

Memang betul bahwa mengambil hak rakyat dalam memilih kepala daerahnya. Namun hak memilih langsung kepala daerah bukanlah hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar! DPR mengambil hak anda dan mengalihkannya kepada DPRD, dan ini adalah kewenangan mereka. Ini bukan perampasan.

golput

Memang itulah kenyataan dari kehidupan bernegara. Konstitusi kita (UUD 45 dan amandemennya) adalah buatan segelintir orang. Undang-Undang Dasar 1945 adalah buatan sekelompok orang yang dikumpulkan oleh penjajah brutal (Jepang), sama sekali bukan representasi yang dipilih rakyat. Tidak heran bila kemudian UUD diperkosa Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin-nya, kemudian oleh Orde Baru dijadikan mantra suci untuk menghantam mereka yang bersebrangan dengan Soeharto.

UUD itu yang menjadi pijakan sistem politik kita, dengan kata lain kita menerima sistem politik yang dibuat oleh segelintir politisi. Mereka adalah orang yang mapan, adalah niscaya jika mereka berusaha memapankan kedudukannya dalam pembentukan sistem ini.

Itulah sebabnya RUU Pilkada kemarin dianggap sebagai usaha memapankan posisi partai. Meskipun sebelum ini partai tetap memegang peranan besar dalam menentukan calon dalam pilkada, namun karena para kepala daerah yang memiliki kepribadian kuat terkadang berkonflik secara terbuka dengan partai. Ini karena mereka dipilih langsung.

golput_tempo

Figur yang kuat juga merupakan calon yang kuat untuk muncul di pentas nasional. Tak heran tokoh seperti Jokowi bisa meloncat hingga pentas nasional, meski ia tidak didukung oleh dinasti yang kuat, backing ormas, ataupun karir militer. Kemunculannya tentu saja bisa dibaca ‘menyakitkan’ bagi para veteran partai.

Tidak heran jika UU Pemilihan Kepala Daerah kemarin dibaca oleh sebagian pihak sebagai usaha para oligarch untuk memonopoli kekuasaan mereka. Mereka adalah pihak yang sudah mapan dan berwenang membentuj sistem. Maka sistem akan dibentuk demi kepentingan mereka.

penak jamanku

Itulah selain RUU pilkada masih ada hal-hal lain yang sebenarnya diam-diam diambil. Ada perubahan tata-tertib DPR mengenai pemilihan pimpinan DPR yang lewat begitu saja dari diskursus masyarakat umum. Entah berapa UU yang keluar tanpa perhatian publik, semua ada demi kekuasaan para oligarch di partai-partai.

Pahamilah sila ke empat, “Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Ia mempunyai dua sisi. Kedaulatan rakyat tersebut diberikan pada permusyawaratan perwakilan adalah wujud dari pemerintahan dari dan untuk rakyat (demokrasi).

Bila permusyawaratan perwakilan tersebut tiada berpihak pada rakyat, maka demokrasi hanyalah ilusi. Undang-Undang Dasar mungkin telah berjalan, namun ruh pancasila sudah hilang.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s