Hak Sipil Bagi Syiah?

Hak sipil…

Ah, mungkin anda bosan dengan diskursus mengenai HAM (Hak Asasi Manusia). Bosan dengan keluhan-keluhan orang-orang yang anda tidak pernah bersimpati, entah karena anda anggap mereka komunis, ataukah mereka oposisi, atau mereka tidak seagama dengan anda. Kali ini mari kita bicara tentang hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar, untuk singkatnya mari kita sebut saja hak sipil.

themis

Negeri kita adalah negeri yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Tapi apa arti dari “Berketuhanan Yang Maha Esa” tersebut? Butir-butir pengamalan pancasila yang suci itu tidak membahas panjang lebar, ia menyebutkan tentang takwa pada Tuhan YME, saling menghormati dan bekerjasama, saling menghormati ibadah, dan tidak memaksa keyakinan. Dari empat butir tersebut tampaknya tidak ada tempat bagi Atheis, kecuali mereka memaksa pemerintah dan legislatif untuk mengakui Atheisme adalah salah satu bentuk “Ketuhanan YME.”

Mari kita kembali lagi, darri butir pengamalan ini rupanya ada yang janggal. Pada tahun 1978 kelompok Islam menentang masuknya “kepercayaan” dalam GBHN sehingga agama-agama asli Indonesia tersingkir hanya sebagai “kepercayaan” karena “tidak lengkap sebagai agama. Selanbjutnya kita hanya mengenal 5 agama resmi selama Orde baru berkuasa. Dengan demikian negara telah mendikte warga negara tentang apa yang boleh diyakini, dan apa yang tidak boleh diyakini. Tidak ada yang mempersoalkan apakah hal ini pancasilais atau tidak, apakah ini merupakan suatu pemaksaan agama dan kepercayaan atau tidak.

Kecenderungan untuk mendikte apa yang boleh diyakini dan tidak juga tercermin dalam penerapan KUHP tentang penodaan agama. Semangat dalam pasal KUHP ini adalah saling menghormati antar umat beragama, sehingga penghinaan (penodaan) agama oleh warga negara tidaklah dapat dibenarkan. Namun entah bagaimana, sekelompok orang menggunakan pasal ini sebagai alasan untuk melakukan penuntutan terhadap penganut Ahmadiyah (dan juga kemudian Syiah). Baiklah, jika saja saya dan pengurus masjid mengundang seseorang untuk khutbah jum’at, kemudian sang khatib dalam khutbahnya menyatakan bahwa Trinitas adalah omong kosong, adakah kami melakukan penistaan? Padahal kami hanya melakukan agama yang kami yakini di dalam komunitas kami.

ids ogre

ids ogre

Maka kita sampai pada kasus pengusiran kaum Syiah di Sampang. Sudah dua tahun kelompok ini terusir dari kampungnya dan dipindah dari Madura ke Sidoarjo. Entah apa yang terjadi dengan kelompok ini, ada banyak kelompok Syiah lain di Jawa yang tidak mengalami hal serupa, melakukan kegiatannya setengah sembunyi-setengah terang-terangan. Bahkan memiliki penerbitan Islam terkuat di Indonesia (sayapun kalau tidak memperhatikan terbitan mereka tidak tahu).

Mari bahas kembali kondisi mereka. Mereka terusir dari kampungnya, berarti mereka telah terpisah dari harta, rumah, dan ladang mereka. Tentu saja tindakan mengusir mereka dari kampungnya adalah tidak pancasilais karena memisahkan secara paksa mereka dari hak-hak milik mereka. Tentu saja, ketika negara (baik polisi, pemerintah kabupaten hingga pusat) membiarkan mereka terusir dan terrenggut haknya maka mereka telah gagal melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar yang memberikan jaminan atas hak atas kehidupan dan kepastian hukum.

Namun yang terjadi kini adalah sebaliknya. Pemerintah kabupaten dan Provinsi justru melakukan pemindahan paksa secara permanen, bukan hanya sementara demi perlindungan korban, dengan melakukan perubahan status kependudukan. Mereka berpendapat bahwa pengungsi ini sudah berstatus tinggal tetap, bukan tinggal terbatas lagi, karena sudah setahun meninggalkan kampungnya. Padahal secara umum sangat lumrah orang berpindah tempat tinggal namun tetap mendaftarkan diri di alamat lama, setahun-dua tahun belumlah lama. Hingga kini belum ada satu peraturan perundang-undangan yang melarang warga negara untuk tinggal di suatu tempat yang merupakan peruntukan tempat tinggal, oleh karena itu kehendak pemerintah kabupaten memindahkan status kependudukan mereka tidak memiliki dasar jelas.

Kaum Syiah Sampang

Terusir

Pada akhirnya, sebagai warga negara kita harus sadar. Mereka memiliki hak mereka untuk tetap berada di kampungnya dan menjalankan agama mereka. Namun sebagai warga negara dan bagian dari umat kita juga berhak menuntut mereka untuk tidak melakukan syiar terbuka dan agresif. Andapun berhak melakukan pemboikotan atau tidak berinteraksi dengan mereka, selama anda bukan PNS yang wajib melayani mereka. Kita butuh dialog untuk paham akan hak kita, kekeraskepalaan adalah pengkhianatan terhadap pancasila.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s