4 Pilar Kebingungan Bernegara

4pilarApakah anda sudah tahu tentang 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara? Anda sudah mengikuti sosialisasinya? Bagus, let’s comment on that. Mari kita melihat kebingungan para petinggi negeri ini dalam bernegara.

4 Pilar kebangsaan adalah pemikiran dari almarhum Taufik Kiemas, ketua MPR Indonesia ketika itu. Pada tahun 2013 lali beliau mengajukan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pilar-pilar yang menopang kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Setelah Taufik Kiemas meninggal MPR segera berlelah-lelah mensosialisasikan pemikiran Taufik Kiemas ini.

Kegiatan sosialisasi ini lumayan mewah. Para mahasiswa yang ikut serta kegiatan ini selama beberapa hari saja mendapatkan uang saku yang bisa mencukupi untuk makan dua kali sehari selama sebulan, belum lagi perlengkapan seperti tas, notes, dan lain-lain yang cukup mewah.

Namun tidak semua pihak setuju dengan 4 pilar dan sosialisasinya. Pusat Studi Pancasila UGM mengingatkan bahwa menempatkan Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara (semacam state ideology) sejajar dengan UUD 1945, bhineka tunggal ika, dan NKRI membuat rancu kedudukan masing-masing dalam bernegara.

Kita tahu bahwa Taufik Kiemas adalah seorang pengusaha dan politisi. Tidak perlu heran bila konsep yang ia berikan mengenai 4 pilar tersebut tidaklah tepat atau kurang baik secara konseptual, ia bukanlah seorang akademisi yang kesehariannya memikirkan hal semacam ini. Tentu state Ideology, konstitusi, sifat kebangsaan, dan negara adalah hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita semua sudah yang sempat bersekolah sudah membahasnya dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Namun menghimpunya dalam satu doktrin baru dan memaksa sosialisasinya adalah hal yang tentunya tidak tepat.

Pokoknya 4 pilar

Pokoknya 4 pilar

Untunglah MK sudah membatalkan penggunaan istilah 4 Pilar ini. Mari kita berbahagia! Namun masalah tidak selesai dalam hal ini MPR masih ingin mensosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar ini. Saya melihat ada dua masalah dalam sikap MPR ini.

Sosialisasi tersebut adalah tugas lembaga eksekutif. Entah anda setuju pemisahan kekuasaan dalam negara ala trias politica atau tidak sosialisasi suatu hasil legislasi maupun nilai kenegaraan selama ini adalah tugas pemerintah lewat departemen pendidikan. Masih ingat penataran P4 jaman Orde Baru dulu? Seperti itulah seharusnya sosialisasi dan indoktrinasi dilakukan, oleh pemerintah bukan oleh MPR-DPR.

Jimly Ashiddiqie menyatakan hal serupa bahwa seharusnya MPR-DPR fokus ke kegiatan penyerapan aspirasi, bukan ke sosialisasi yang merupakan tugas pemerintah. Hal ini tentunya membuat kita bertanya-tanya, adakah para anggota MPR tahu tugas lembaganya sesungguhnya? Jangan-jangan mereka berkoar-koar tentang konstitusi sebagai pilar bernegara namun tidak mengerti tugas mereka sesuai dengan konstitusi. Bila melihat perangainya sepertinya mereka memang mengalami kebingungan dalam berbangsa dan benegara!

Masalah kedua adalah tentang pendidikan pancasila dan kewarganegaraan kita saat ini. Mereka yang menginginkan sosialisasi 4 pilar ini tampaknya lupa bahwa dalam pendidikan kita sebenarnya sudah ada pendidikan yang mengemukakani nilai-nilai yang dikemukakan ole Taufik Kiemas tersebut. Adakah para pimpinan MPR sedemikian jauhnya dari pendidikan di Indonesia sehingga tidak menyadari ini? Tentu mereka bukan tidak pernah bersekolah di Indonesia dan mengikuti pelajaran PPKn bukan?

Kembalikan saja penataran P4

Kembalikan saja penataran P4

Argumen lain yang dapat digunakan untuk sosialisasi ini adalah bahwa PPKn tidaklah efektif, terbukti dengan berbagai masalah kebangsaan yang saat ini kita hadapi.

Namun adakah sosialisasi ini dijamin dapat mengatasi masalah tersebut? Bukankah bila ingin memperbaiki pendidikan bangsa ini maka kita harusnya mengadakan studi terlebih dahulu untuk mengidentifikasi sebabnya dan memperbaiki PPKn di sekolah dan universitas? Tentu saja, sosialisasi ini terdengar seperti penghamburan uang negara saja.

Lalu bagaimana kita meningkatkan perhatian masyarakat atas nilai-nilai tersebut?

Kembalikan saja penataran P4. Saya bukan fans Orde Baru, tentu hal ini terdengar aneh bila saya mengajukan hal ini. Tentu saja, penataran P4 yang baru haruslah disesuaikan dengan tantangan zaman dan mengedepankan kehidupan demokrasi yang konstitusional sesuai norma yang ada.

================

Ingin melakukan aktvisme yang berpengaruh terhadap para anggota MPR? Kirimkan surat kepada perwakilan  daerah pemilihan anda dan pimpinan MPR tentang hal ini. Peringatkan mereka untuk berkonsentrasi dalam tugas-tugasnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s