Jepang di Masa Antar-Perang

Tak sampai setengah abad setelah kedatangan Komodor Perry di pelabuhan Jepang[1], Jepang telah mampu menjadikan dirinya sebagai suatu kekuatan di Asia Timur. Dengan menggunakan kekuatan militernya ia berhasil mengalahkan Tiongkok pada 1894-1895, menjadikan statusnya naik di kalangan Internasional.[2] Memang Jepang telah mentransformasi dirinya menjadi negara modern sejak paruh kedua abad 19. Beberapa modernisasi mereka lakukan mulai dari sistem peradilan (1871), konstitusi (1889), meninggalkan sistem feodal (1871) dan pendidikan massal (1872).[3]

Imperial_Japanese_Army

Meski berhasil mengalahkan Tiongkok dan memaksakan Perjanjian Shimonoseki yang keras (1895) Jepang masih tidak berdaya menghadapi ancaman dari negara-negara barat. Hal ini baru berbalik beberapa tahun kemudian ketika Jepang berani menghadapi Russia yang merambat masuk ke Korea. Pada Perang Jepang-Russia tahun 1904-1905 Jepang berhasil memukul kekuatan Russia di Vladivostok dan armada bantuan dari Baltik. Meneguhkan pengaruh Jepang atas Korea yang dijadikan protektorat. Hutang luar negeri Jepang yang membengkak akibat perang ini malah menjadi kesempatan meningkatkan produksi dalam negerinya, hasilnya pada 1914 Jepang sudah menjadi negara industri.[4]

Pada 1914 di Eropa meletuslah perang dunia pertama yang melibatkan seluruh negaraEropa dan baru berakhir pada 1918. Bagaimana Jepang yang sedang berkembang pesat menghadapi dunia yang juga berubah ini?

Jepang Era Taisho (1912-1926)

Setelah Kaisar Meiji mangkat pada 1912 diangkatlah putra mahkota Yoshihito menjadi kaisar baru, ia menamai eranya dengan nama Taisho. Awal pemerintahannya dimulai dengan krisis politik akibat kalangan militer menolak pemotongan anggaran.[5] Pada masa Meiji para politisi dari bangsawan Satsuma dan Chosu yang disebut Hambatsu memang lebih berkuasa daripada para pemimpin militer itu sendiri.[6]

TaishoDemocracy

Jepang mencoba demokrasi pertama kali di era Taishō.

Jepang pada masa Taisho menikmati perkembangan demokrasi, terutama setelah perang dunia pertama. Kemenangan negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Amerika yang memiliki tradisi demokrasi kuat menimbulkan anggapan bahwa demokrasi menghasilkan negara yang kuat.[7]

Pada 1918 Hara Satoshi, seorang heimin (rakyat biasa) dari partai Kenseikai, naik menjadi  perdana menteri setelang ambruknya kabinet Terauchi akibat huru-hara kenaikan harga beras. Ia membentuk kabinet yang didukung oleh partai-partai.[8] Pada masa ini Hara menghadapi masalah finansial yang berat dan kebutuhan untuk memperbaiki ekonomi.[9] Menghadapi permintaan atas hak pilih universal Hara tidak bergeming,[10] tampaknya demi mempertahankan kekuasaan partainya. Pada akhirnya hal ini menyebabkan Hara dibunuh oleh pekerja rel yang tidak puas.

Industrialisasi yang dilakukan sejak zaman Meiji membawa pergeseran demografis dari pedesaan ke perkotaan. meskipun jumlah penduduk meningkat namun jumlah absolut petani tetap, hal ini diakibatkan oleh terikan demografis pusat industri perkotaan. Demokrasi yang telah berkembang pada masa ini tidak mengakibatkan perkembangan berarti terhadap hak-hak petani dan buruh. Serikat petani dan buruh tidak pernah dapat menampilkan diri akibat peraturan yang diterapkan penguasa.[11]

Pada akhirnya Undang-Undang yang memberikan hak pilih universal ditetapkan pada 1925 oleh Perdana Mentri Kato Takaaki. Undang-undang ini memberi hak pilih bagi semua pria berumur 25 tahun dan semua pria di atas 30 tahun dapat dipilih.[12]

Meski mulai mencoba demokrasi, masyarakat Jepang juga menyemai benih militerisme sejak era ini.

Meski mulai mencoba demokrasi, masyarakat Jepang juga menyemai benih militerisme sejak era ini.

Pada masa ini pemerintahan sipil Kanseikai bermitra dengan kalangan militer untuk menghilangkan dominasi Hambatsu. Jendral Tanaka dipilih sebagai menteri perang di kabinet. Mereka menggunakan sentimen anti-perang untuk melakukan perampingan militer sembari melakukan modernisasi.[13] Salah satu penyebab sentimen anti-perang ini adalah kegagalan upaya intervensi dalam perang saudara Russia. Intervensi yang memakan biaya amat besar ini menyebabkan satu-persatu negara Barat dimulai dari Amerika mundur dari koalisi pada 1920, Jepang adalah yang terakhir mundur pada 1922.[14]

Memasuki Era Showa

Kaisar Taisho seringkali jatuh sakit, hingga pada 1926 ia mangkat dan digantikan oleh Hirohito.[15] Hirohito menggunakan nama Showa untuk menyebut masa kekuasaannya. Meski demokrasi berkembang di era Taisho, namun tantangan krisis ekonomi yang berat dan berbagai ketidakstabilan yang terjadi menyebabkan model pemerintahan oleh partai tidak dapat bertahan pada masa ini.

Hasil dari UU pemilu 1925 adalah pemilihan pada 1928 dengan pemilih berjumlah empat kali sebelumnya. Tidak ada perubahan besar dalam anggota Diet (parlemen) yag masih didominasi Seiyukai dan Kenseikai. Pemerintah menuruti Perjanjian London tahun 1930 mengenai pembatasan persenjataan yang mengakibatkan rasa tidak puas angkatan laut. Hal ini menyebabkan Perdana Mentri Hamaguchi ditembak oleh kelompok kanan.[16]

Partai politik yang tidak bertanggung jawab menjalin persekutuan dengan kalangan industri (Zaibatsu). Seiyukai bermitra dengan kelompok Mitsui sedangkan Kenseikai dengan Mitsubishi. Kemitraan ini menjadikan pemerintahan partai menjadi korup.[17]

Tentara Kwantung merekayasa insiden Mukden sebagai alasan untuk mencaplok Manchuria.

Tentara Kwantung merekayasa insiden Mukden sebagai alasan untuk mencaplok Manchuria. Para penyelidik Jepang sedang “memeriksa” lokasi.

Pemerintahan partai yang korup ini tentunya menjadikan wibawa pemerintah jatuh. Perlahan-lahan kalangan militer muncul sebagai alternatif dengan mengedepankan citra mereka yang bersih.[18] Dengan kesulitan ekonomi yang terjadi muncul gejolak-gejolak sosial. Kemiskinan yang meluas menyebabkan munculnya ketakutan atas “pemikiran berbahaya.” Benih ultranasionalisme muncul dari kalangan yang menginginkan perubahan pemerintahan dan takut atas pengaruh “pemikiran berbahaya” tesebut.[19]

Pada masa ini pemerintahan sipil sudah kehilangan kontrol atas militer. Meski kebijakan resmi negara melarang peperangan, namun Tentara Kwantung (Kantogun, garnisun militer Jepang di Tiongkok) mengabaikan ini dan membuat insiden Mukden (1931) dan mendirikan negara boneka Manchukuo (1932). Kemunduran kepemimpinan pemerintahan partai ditandai dengan serangan pada Perdana Menteri Inukai Tsuyoshi pada oleh sekelompok perwira dan bintara Angkatan Laut pada 15 mei 1932. Kaisar kemudian mengangkat Laksamana Saito Makoto sebagai Perdana Menteri yang membuat cabinet tidak berdasarkan partai. Dengan ini maka berakhirlah masa pemerintahan partai.[20]

Dengan pemerintahan yang dikuasai oleh militer kini Jepang melakukan politik luar negeri yang tidak dikekang. Kecaman Liga Bangsa-Bangsa atas pendudukan Manchuria dan perintah penarikan pasukan dari sana menyebabkan Jepang mengundurkan diri dari Liga Bangsa-Bangsa. Ketika diundang dalam konferensi pembatasan angkatan laut di London 1935, Jepang menyatakan akan memiliki angkatan Laut setara Inggris dan Amerika dan mengundurkan diri dari konferensi tersebut.[21]

Leo Agung menyebut bahwa agresi dan ekspansi Jepang didasarkan pada dokumen rahasia yang disebut Tanaka Memorial yang dipersembahkan pada Kaisar tahun 1929 (tahun kematian Tanaka). Dokumen ini disebut menyatakan bahwa Jepang mempunyai tugas suci untuk memimpin bangsa-bangsa Asia Timur.[22] Namun kenyataan menunjukkan bahwa ekspansi militer seperti di Manchuria terjadi di luar kehendak pemerintah pusat dan lebih merupakan inisiatif Tentara Kwantung.

Hideki Tojo, seorang Jendral Tentara Kwantung yang nantinya menjadi Perdana Menteri Jepang.

Hideki Tojo, seorang Jendral Tentara Kwantung yang nantinya menjadi Perdana Menteri Jepang.

Insiden Manchuria memberikan Jepang wilayah luas yang kaya sumber daya untuk usaha-usaha perang. Namun setelah pencaplokan Manchuria Angkatan Darat Jepang justru didera perpecahan yang parah akibat politik faksi di dalamnya.[23]

Menemui perlawanan hampir tidak berarti dari Tiongkok, Tentara Kwantung semakin percaya diri. Apalagi dengan kekuatan veto angkatan bersenjata atas semua keputusan pemerintah. Maka terjadilah insiden Jembatan Marco Polo yang memulai Perang Tiongkok-Jepang pada 1937. Pada saat ini Kepala Staf Jendral, Ishiwara Kanji, sedang memperkuat angkatan bersenjata untuk menghadapi Uni Soviet. Ia mengusahakan agar perang tidak berkepanjangan, namun kementrian perang menghendaki kemenangan mutlak.[24] Dengan ini maka dimulailah keterlibatan Jepang dalam perang panjang yang terus bersambung menjadi Perang Dunia II di wilayah Pasifik.

Dengan perang yang amat membebani anggaran negara ini maka harus dilakukan perombakan dalam bidang sipil. Maka integrasi Korea dilakukan dan kontrol ekonomi (oleh militer) diperketat. Pada April 1938 diterbitkan Undang-Undang Mobilisasi Nasional yang berisi ketentuan mengenai pengerahan tenaga kerja, investasi usaha militer, pengendalian upah dan harga, dan operasi industri-industri kunci. Orde Baru di Asia Timu tidak lain adalah penyatuan ekonomi wilayah itu untuk kepentingan perang Jepang.[25]

==============================

Tadinya mau bikin dua bagian, tapi akhirnya malah bikin 50 tahun perang Imperialis Jepang.

==============================

[1]Larry Gonick, Kartun Riwayat Peradaban Modern II (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010) Halaman 105-106.

[2] Ryosuke Ishii, Sejarah Institusi Politik Jepang (Jakarta: Gramedia, 1989) halaman 156.

[3]W. G. Beasley, Pengalaman Jepang: Sejarah Singkat Jepang (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003) halaman 275-299.

[4]Ibidem, halaman 303-307.

[5]“Taishō period,” Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Taishō_period, diakses 3 November 2015.

[6]Shinichi Kitaoka, “The Army as a Bureaucracy: Japanese Militarism Revisited,” The Journal of Military History, Vol. 57, Nomor 5, (Oktober 1993), halaman 67-72

[7]Leo Agung, Sejarah Asia Timur 2 (Yogyakarta: Ombak, 2012), halaman 80.

[8] Ryosuke Ishii, Sejarah Institusi Politik Jepang, halaman 157.

[9]“Taishō period,” Wikipedia.

[10] Ryosuke Ishii, Sejarah Institusi Politik Jepang, halaman 157.

[11]Eman Suherman, “Dinamika Masyarakat Jepang dari Masa Edo Hingga Pasca Perang Dunia II,” Humaniora, Volume 16, Nomor 2 (Juni 2004), halaman 205-206.

[12]Ryosuke Ishii, Sejarah Institusi Politik Jepang, halaman 157-158.

[13]Shinichi Kitaoka, “The Army as a Bureaucracy: Japanese Militarism Revisited,” halaman 76-78.

[14]Beasley, Pengalaman Jepang, halaman 310-311.

[15]“Taishō period,” Wikipedia.

[16]Ryosuke Ishii, Sejarah Institusi Politik Jepang, halaman 158.

[17]Ibidem, halaman 159.

[18]“Statism in Shōwa Japan,” Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Statism_in_Shōwa_Japan. Diakses 3 November 2015.

[19]Beasley, Pengalaman Jepang, halaman 314.

[20]Ryosuke Ishii, Sejarah Institusi Politik Jepang, halaman 160.

[21]Ibidem.

[22]Leo Agung, Sejarah Asia Timur 2, hakaman 81.

[23]Shinichi Kitaoka, “The Army as a Bureaucracy: Japanese Militarism Revisited,” halaman 80-85.

[24]Ibidem, halaman 83.

[25]Beasley, Pengalaman Jepang, halaman 318.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s