Parkir, Tilang, dan Trias Politica

Minggu lalu beredar video yang memperlihatkan polisi sedang menilang sopir taksi yang berhenti terlalu lama. Dunia maya dan media sosial nyaris mleduk sebab dalam logika ketat sederhana sang sopir tidaklah melanggar regulasi apapun. Meski a berhenti dalam waktu lama, ia tidaklah memarkir mobilnya. Namun pada akhirnya ia tetap ditilang dan jagad maya Indonesia pun mengecam kepolisian

Ini adalah gejala dari penyakit di masyarakat kita. Apa masalahnya?

Bukan pada interpretasi UU yang kelewat fleksibel sebagaimana terlihat di kejadian tersebut yang membuat saya gregetan. Namun kenyataan bahwa tilang memiliki arti “sidang di tempat” bagi masyarakat kita.

Istilah sidang di tempat ini adalah sesuatu yang baru. Pada mulanya semua pelanggaran lalu lintas diselesaikan melalui sidang pengadilan. Namun lama kelamaan para pengguna jalan raya enggan bersusah payah ke pengadilan dan memilih untuk membayar (menyogok) polisi langsung di tempat. Akhirnya kini sebagai kompromi denda yang dibebankan pada kejadian tersebut dianggap melalui sidang pada waktu kejadian.

Yup, Polisi berperan sekaligus sebagai jaksa dan hakim!

Tentu saja sejak kecil kita sudah mendengar istilah ‘main hakim sendiri.’ Adapun di negeri ini kita secara sadar seharusnya paham mengenai perlunya hakim untuk dapat menengahi pihak yang berperkara. Tentunya sebagai pihak yang menengahi ia harus tidak termasuk dalam pihak yang berperkara. Polisi sebagai yang menemukan tindakan pelanggaran hukum dan menindak adalah pihak yang berperkara. Ia tidak akan netral.

i-am-the-law

Hanya dalam dunia dystopian Dredd-lah seorang hakim turun langsung menangkapi para pelanggar hukum. Dengan tinjunya ia menghukum para kriminal. Memberi kekuasaan pada polisi sebagai hakim tentunya adalah kebijakan konyol yang mungkin menjadi penyebab hingga kini perilaku pengguna jalan tidak pernah tertib.

Polisi tidak dididik untuk menjadi hakim dan ia memang bukan hakim. Biarlah ia menjalankan tugasnya secara professional sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban. Hilangkan “sidang di tempat” dari kosa kata penegakan hukum di Indonesia.

______________

Beralih ke masalah tilang yang terjadi di video. Sejak awal polisi tersebut hendak mencari tilang, bukan mengatur lalu lintas. Bila ia hendak mengatur lalu-lintas maka ia cukup memerintahkan sopir tersebut untuk segera berjalan lagi. Namun ia sedang mencari alasan untuk memberi surat tilang dalam rangka acara reality TV. Tentu karena ia sedang direkam kamera ia tidak memberikan “sidang di tempat” yang kita bahas sebelumnya.

Polisi menarik-narik interpretasi hukum sehingga dapat memenuhi keperluannya. Apa lagi sebabnya bila  bukan karena ia terbiasa main hakim sendiri.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s