Buku PKI(?) Haram!

Berkelana di muka buku, saya menemukan berita ini:

buku PKI

Coba perhatikan baik-baik, adakah anda menemukan keanehan? Continue reading

Advertisements

Sudan Embassy vs US Embassy: 1-0

KTT OKI kemarin membawa cerita. Yang diomongin KOMPAS sih seputar Palestina. Tapi masih ada hal lain yang lumayan rame. US of A ndak jenak dengan kehadiran Presiden Sudan.

Omar al-Bashir

Apa komentar kedutaan Sudan terhadap hal ini?

Finally if the U.S. administration is in full support for the so-called ICC and very concerned about the International Justice and in support of its endeavors then it has to go forward and join the ICC to be a party to its convention, or to shut up.

SHUT UP. Yup, that’s actual quote. Put a sock in it.

Menhan yang Kekurangan Kosa Kata

Tempo hari saya dikejutkan pranala yang dibagikan rekan saya melalui media sosial. Konon katanya LGBT adalah bagian proxy war!

ryamizardWalah, sampai juga mentri pertahanan komentar soal LGBT. Tapi kok ya seperti kekurangan kosa kata gitu.

Continue reading

Menengok Presiden-Presiden Radikal Eko Prasetyo

DSC00765a

Eko Prasetyo adalah penulis yang kelewat produktif. Seri “Orang Miskin Dilarang…” adalah sekian buku diantara karyanya yang mengukuhkannya sebagai pamfleteer populis Indonesia abad ini. Kali ini saya akan menyinggung bukunya “Inilah Presiden Radikal.” Kali ini bukan berupa review tapi saya akan membahas keempat orang yang disebutnya “Presiden Radikal” setelah hampir 10 tahun bukunya terbit. Continue reading

Ayolah Bang Jonru, tak Perlu Semua Kau Kometari

Bang Jonru, kritisi rezim pemerintahan Jokowi dan kalangan liberal. Kehadirannya adalah hasil dari kebebasan berpendapat di Indonesia. Ia seolah menghujamkan eksistensinya di dunia maya sebagai aktivis anti-Jokowi. Ujung-ujungnya ia kesandung juga, hanya gara-gara foto.

sunrize

Continue reading

Antara Keluarga Petahana dan Keluarga PKI

hakim-konstitusiPolitik memang selalu ruwet dan konon katanya akan merusak hati manusia, katanya sih power tend to currupt. Untuk mencegah kerusakan yang terjadi dan demi mencegah timbulnya politik dinasti maka muncullah UU No 8 Tahun 2015 yang mewajibkan keluarga petahana untuk menunda pencalonan diri mereka untuk mencegah konflik kepentingan. Namun akhirnya aturan ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Lalu apa hubungannya dengan PKI? Stay tuned Continue reading