Antara Keluarga Petahana dan Keluarga PKI

hakim-konstitusiPolitik memang selalu ruwet dan konon katanya akan merusak hati manusia, katanya sih power tend to currupt. Untuk mencegah kerusakan yang terjadi dan demi mencegah timbulnya politik dinasti maka muncullah UU No 8 Tahun 2015 yang mewajibkan keluarga petahana untuk menunda pencalonan diri mereka untuk mencegah konflik kepentingan. Namun akhirnya aturan ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Lalu apa hubungannya dengan PKI? Stay tunedMahkamah Konstitusi memberitakan bahwasanya

Pasal 7 huruf r UU No 8 tahun 2015 melarang orang yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan kepala daerah. Dalam penjelasannya yang dianggap memiliki konflik kepentingan adalah mereka yang memiliki hubungan darah dan perkawinan dengan petahana. Dengan kata lain bila seseorang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah namun ia memiliki hubungan sebagaimana dijabarkan UU tersebut maka ia tidak dapat maju seberapapun baiknya rekam jejak keduanya.

Blame this on the misfortune of your birth.

Blame this on the misfortune of your birth.

Tentu saja MK menghapuskan aturan yang diskriminatif ini. Seberapapun busuknya korupsi dalam politik dinasti, hak-hak warga negara tentu tidak dapat direnggut. Sudah tugas Mahkamah Konstitusi untuk menjamin agar dalam demokrasi ini tidak terjadi tirani mayoritas. Setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat direnggut begitu saja tanpa ada kesalahan yang mereka lakukan. Good job MK!

Namun tidak ada tanggapan positif yang saya temui. Harian Jogja segera menyebut bahwa MK merestui politik dinasti untuk berkembang di Indonesia.1 Sementara KOMPAs menyebut bahwa putusan MK hanya akan melanggengkan politik dinasti di Indonesia.2 Jakarta Post memberikan judul lebih netral dengan menyebutkan bahwa politik dinasti mungkin akan berlanjut dengan keputusan ini, namun mereka menyebutkan mantan Hakim Konstitusi Jimly Ashiddique tidak setuju dengan putusan ini.3 Adalah Mahfud MD yang mengafirmasi bahwa putusan ini tidak salah, meski ia menambahkan bahwa politik dinasti itu busuk dan harus diperangi.4

Namun afirmasi Mahfud MD ini bukan apa-apa dibandingkan penolakan terhadap putusan MK ini. Kompas memuat setidaknya dua opini yang menentang putusan MK tersebut. Yang pertama adalah opini yang ditulis Agus Riewanto (Doktor Ilmu Hukum, pengajar FH UNS) dengan judul “Mahkamah Konstitusi Tak Progresif.” Ia mengatakan bahwa seharusnya MK mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang tidak menginginkan politik dinasti, penafsiran hukum dan konstitusi seharusnya progresif sesuai kebutuhan masyarakat.5 Opini lebih keras datang dari Bahrul Ilmi Yakup (ketua asosiasi Advokat Konstitusi) yang mengatakan bahwa penalaran MK dalam putusan ini amat sumir dan putusannya memiliki banyak lubang. Ia juga mengingatkan bahwa MK tidak menyentuh perkara konflik kepentingan.6

Sayah memang ndak pernah yang namanya kuliah di jurusan hukum, namun dua opini ini membuat saya bingung dan merinding. Bagaimana tidak? Pernyataan Bahrul Ilmi Yakub bahwa penalaran MK tidak jelas (sumir) sungguh aneh, karena amat jelas MK merujuk diskriminasi ini dari penjelasan UU tersebut. Bahkan pembuatnya UU tersebut mngakui hal ini.7 Bukan tugas MK untuk membuat regulasi yang dapat mengatur agar konflik kepentingan tidak terjadi dalam pemerintahan dan pemilu.

Opini Agus Riewanto membuat saya lebih merinding. Kepastian hukum yang susah payah dibangun sesudah zamannya penguasa lebih kuat daripada hukum (zaman penjajahan, Orde Lama, sampai Orde Baru) kini hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi harus disebrangkan dengan aspirasi rakyat. MK menganggap bahwa partisipasi politik (hak untuk dipilih) warga negara biasa adalah hak dasar yang tidak boleh dibatasi oleh UU. Hak ini tidak boleh dibatasi hanya karena kecurigaan bahwa mereka akan menggunakan fasilitas kerabatnya untuk memuluskan jalan dalam pilkada.

Di sinilah kita harus mengingat pengalaman bangsa ini memperlakukan PKI. Karena dendam akan agitasi politik mereka dan usaha kudeta yang mereka lakukan, maka berbondong-bondong rakyat dan aparat negara membantai rakyat sendiri yang pernah menjadi anggota PKI. Melihat peran serta rakyat yang begitu besar anda tidak dapat menolak bahwa pembantaian tanpa pengadilan ini adalah sesuai dengan aspirasi rakyat banyak. Perlakuan ini berlanjut dengan memberi status ex-tapol bagi mereka yang dibebaskan, bahkan masyarakat menyingkirkan keluarga mereka dengan sebutan “keluarga PKI”.

Apa mereka punya hak sebagai warga negara?

Apa mereka punya hak sebagai warga negara?

Tentu saja pembantaian tanpa pengadilan ini melanggar UUD yang menyatakan negara ini adalkah negara hukum. Keterlibatan mereka dengan PKI juga belum tentu menyebabkan mereka layak dihukum. Pemberian cap keluarga PKI bagi mereka juga diskriminatif, anak yang tidak tahu dosa orang tuanya haruskah diberi hukuman yang sama? Lihatlah bagaimana niat kita memerangi kerusakan tidak diikuti dengan kesadaran akan hak sesama warga negara. Kita memperlakukan kerabat petahana seperti kita memperlakukan PKI dan keluarganya, menganggap mereka bersalah dan menghukumnya tanpa melalui pengadilan.

Seperti mengulang pernyataan Mahfud MD di atas saya ingin mengulang bahwa keputusan MK ini sudah benar, meskipun politik dinasti ini merusak praktek bernegara negeri ini. Lalu bagaimana menghadapinya?

Tugas dari pihak eksekutif dan legislatif adalah membuat perangkat hukum yang dapat mencegah para kepala daerah memberikan perlakuan preferensial kepada kerabatnya. Praktek memberikan bantuan program kepada masyarakat dengan diimbuhi pesan untuk memilih calon tertentu harus dilarang dan kepala daerah yang melakukan ini harus dihukum.

1MK Restui Politik Dinasti. Harian Jogja 9 Juli 2015 halaman 1

2MK Langgengkan Politik Kekerabatan. Kompas 9 Juli 2015 halaman 1

3Possibility of local dinasties after court ruling. Jakarta Post 9 Juli 015 halaman 3

5Agus Riewanto, Mahkamah Konstitusi Tak Progresif. Kompas Senin 20 Juli 2015 halaman 6

6Bahrul Ilmi Yakup, Sengkarut Penalaran MK. Kompas 23 Juli 2015 halaman 7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s